Sumbangan dan Sindikat Koruptor

tikus-koruptor1 Sekolah yang didirikan oleh almarhum ayah mertuaku memperoleh sumbangan dari pemerintah sebesar 150 juta. Tentu saja jumlah itu terbilang besar buat ukuran sekolah di kampungku. Adalah jelas bahwa sekolah itu memerlukan biaya untuk membangun dan memperbaiki beberapa ruangan, baik untuk kelas, perpustakaan, ruang komputer, dan lain-lain.

Namun sumbangan –yang sudah beberapa minggu silam berada di rekening sekolah– tak jua dicairkan oleh pihak sekolah. Hal itu terjadi karena ada silang pendapat yang sengit antara sebagian guru dengan pihak yayasan yang notabene berasal dari keluargaku. Sebagian guru bersikeras bahwa pihak sekolah sebagai penerima bantuan harus konsisten dengan “perjanjian” awal atas pengucuran sumbangan tersebut. “Perjanjian” itu adalah bahwa pihak penerima sumbangan bersedia menyerahkan 50% dari nilai nominal sumbangan kepada pihak yang “memperjuangkan” sehingga proposal itu disetujui dan sumbangannya dikucurkan.

Argumentasi para guru adalah bahwa model pembagian 50:50 itu merupakan sesuatu yang lumrah. Biasa terjadi. Toh, selama ini, pembagian seperti itu biasa berjalan. Tak ada kasus hukum yang kemudian membelit pihak-pihak yang terkait. Bahkan, mereka mencontohkan, ada beberapa pesantren dan madrasah yang juga menjalani pembagian 50 :50 seperti itu. Toh, mereka aman-aman saja. Tak ada yang masuk penjara.

Di sisi lain, mereka juga beralasan, bahwa adalah tidak mudah memperoleh sumbangan. Karena itulah, jika ada persyaratan untuk memperoleh sumbangan harus dengan pembagian fifty-fifty, maka ikuti saja persyaratan tersebut. Yang penting, kita memperoleh sumbangan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Toh, “orang pusat” yang “memperjuangkan” sumbangan itu pula yang membantu membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Pihak sekolah “sekedar” menandatangani saja.

Sementara di sisi lain, pihak yayasan tidak setuju dengan proporsi pembagian fifty-fifty tersebut. Menurut pihak yayasan, pembagian 50% untuk pihak yang “memperjuangkan” tersebut adalah sangat besar dan tidak masuk akal. Bagaimana nanti pihak sekolah mempertanggungjawabkan komisi 50% tersebut? Bagaimana jika auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Jenderal (Itjen) datang mempertanyakannya? Bagaimana konsekuensi hukumnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menggayuti kepala adik iparku yang notabene sebagai ketua yayasan. Di sisi lain, sebagai sarjana hukum tentu ia tidak mau gegabah menyerahkan komisi 50% yang akhirnya bisa membuat celaka pihak sekolah dan yayasan.

Singkat cerita, kedua kubu tidak mencapai titik temu. Pihak yayasan lantas memutuskan untuk menyelidiki langsung ke Jakarta, siapa oknum pusat yang bermain di belakang sumbangan tersebut. Seorang kakak iparku yang notabene seorang jaksa juga bersedia ikut ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan. Ternyata keputusan pihak yayasan demikian justru membuat gentar sindikat “mafia sumbangan” tersebut. Seorang kaki tangan sindikat tersebut –yang selama ini sebagai penghubung dengan pihak sekolah dan yayasan—meminta agar keputusan untuk menyelidiki ke Jakarta dibatalkan. Mereka tidak ingin kedok mereka dibongkar. Mereka bersedia untuk tidak lagi menuntut komisi 50 % asal sindikat mereka tidak diutak-atik. Syukur Alhamdulillah, akhirnya sekarang sumbangan itu bisa dicairkan dengan utuh.

Apa yang bisa kurenungkan dari peristiwa tersebut? Ternyata hantu korupsi di negeri ini masih banyak bergentayangan. Dengan dalih hendak membantu, ternyata ujung-ujungnya mereka hendak mencari keuntungan sendiri. Banyaknya sumbangan yang sekarang mengalir dari pusat ke daerah justru menjadi ajang bagi para pejabat busuk untuk berkorupsi ria. Para pejabat itu membangun jaringan hingga ke daerah-daerah untuk mencari mangsa. Sumbangan-sumbangan itu ditawarkan ke beberapa lembaga. Jika tawaran itu diterima, sumbangan itu pun “disunat” beramai-ramai hingga 50% dengan alasan karena mereka ikut “memperjuangkan” sumbangan hingga bisa dicairkan.

Saat sebuah lembaga mengalami kesulitan keuangan, terkadang para pengelolanya tidak lagi berpikir panjang tentang resiko hukum. Atau mereka juga tidak berpikir bagaimana status hukum secara agama dari tindakan memberikan komisi hingga 50% tersebut. Apakah halal, haram, atau subhat? Ajaran untuk menjaga kesucian harta yang diperoleh agar bisa berkah tak lagi dipertimbangkan. Sungguh mengenaskan!

Mungkin para pengelola seperti itu beralasan bahwa mereka tidak menggunakan sumbangan untuk kepentingan pribadi. Mereka betul-betul menggunakan demi keperluan lembaga yang mereka kelola. Mereka tidak sedikit pun melakukan tindakan korupsi atas bagian 50% yang mereka terima dari total jumlah sumbangan. Tapi, bukankah mereka memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkorupsi ria dengan komisi 50%? Dengan kata lain, mereka memang tidak memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain. Tentu saja, hal itu pun termasuk tindakan pidana.

Membangun lembaga pendidikan demi ikut serta mencerdaskan masyarakat tentu merupakan sebuah tindakan mulia. Tapi kemuliaan sebuah tindakan juga dilihat dari tata caranya. Bagaimana bisa sebuah tindakan menjadi mulia jika dengan menggunakan cara yang kotor?! Sampai kapan pun tak ada alasan untuk membenarkan tindakan Robin Hood yang menyumbang orang-orang miskin dari harta hasil ia mencuri. Robin Hood hanyalah sebuah cerita rakyat yang tidak bisa dijadikan contoh yang baik dalam hal cara mencari harta.