Rekam Jejak Antasari Azhar hingga Dituding Dalang Pembunuhan

Bagai petir di siang bolong, berita itu mengagetkan seluruh rakyat Indonesia. Antasari Azhar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan! Seperti dikutip Surya Online, penetapan tersangka itu disampaikan Jumat (1/5) oleh Jasman Panjaitan, Kapuspen Kejaksaan Agung. Antasari dianggap sebagai aktor intelektual (intellectual dader) dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur Putra Rajawali Banjaran (PRB), sebuah BUMN yang bergerak di bidang retail.

Berita itu tentu tidak akan menyita perhatian publik jika yang terbunuh rakyat biasa atau pihak terlibat pembunuhan hanyalah orang biasa. Tapi yang dituduh adalah ketua KPK, lembaga yang selama ini dikenal sukses menyeret banyak petinggi negara ke hotel prodeo. Berikut beberapa kasus yang mengisi daftar rekam jejak kelam Antasari Azhar saat masih aktif di institusi kejaksaan hingga menjabat Ketua KPK.

Kasus Tommy Soeharo

Selama menjalani karier di institusi kejaksaan, sebelum menjadi Ketua KPK, rekam jejak Antasari Azhar tidaklah mulus. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah saat ia menjadi Ketua Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia dituding bertanggung jawab atas kaburnya Tommy Soeharto, putera mantan Presiden Soeharto, pada Jumat (3/11/2000) dalam kasus tukar guling (ruilslag) PT Goro Batara Sakti dan Bulog.

Saat itu, permohonan grasi Tommy Soeharto ditolak oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, Tommy pun harus menjalani hukuman 18 bulan penjara sebagaimana putusan MA. Namun meski telah berkekuatan hukum tetap, vonis itu tak jua dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Selatan yang dipimpin Antasari Azhar. Ia mengulur-ulur waktu penangkapan hingga akhirnya, Tommy pun kabur. Rencana penangkapan yang lebih mirip dagelan itu tentu saja membuat Tommy Soeharto, yang notabene memang seorang pembalap, dengan cepat menghilang dari rumahnya di Cendana.

Hanya karena alasan petikan penolakan grasi dari Presiden Abdurrahman Wahid belum diterima, Antasari tak juga berinisiatif untuk langsung menangkap. Sungguh aneh, hanya karena persoalan lebih bersifat administratif, seorang terpidana menjadi buron di depan “hidung” Antasari.

Kasus Bupati Konawe

Kasus lain yang juga menyeret nama Antasari Azhar adalah saat terjadi kasus korupsi yang melibatkan Lukman Abunawas, Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara. Lukman Abunawas saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebagai orang yang malang melintang di institusi kejaksaan dan saat itu menjabat Kejati Sulawesi Tenggara (2003-2004), tak aneh jika Antasari akhirnya dimintai bantuan oleh sang bupati. Apalagi Lukman memang bupati yang diusung oleh PDIP. Para petinggi partai, seperti Taufik Kiemas, memang dekat dengan Antasari. Apalagi mereka berdua memang sama-sama mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Saat masih dalam proses pengadilan dan belum belum jatuh vonis dari hakim, Antasari dituding menerima suap sebesar 3 miliar rupiah yang diserahkan di Bangka, tempat kelahiran alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu. Tak berselang lama usai penyerahan uang, kasus korupsi itu pun menguap. Sang bupati akhirnya dibebaskan majelis hakim.

Kasus Bupati Muna

Masih selama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, saat Bupati Muna, Ridwan BAE, tersangkut kasus korupsi, Antasari juga disinyalir tidak serius menangani kasus tersebut. Sang bupati justru melenggang kangkung tak tersentuh jerat hukum. Hanya beberapa bawahan Ridwan yang jadi tumbal dan diproses hukum.

Kasus itu sendiri terkait tentang pelelangan kayu secara ilegal hingga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Sang bupati terlibat karena ia dituding mengeluarkan “surat sakti” untuk pelaksanaan pelelangan kayu tersebut. Meski berulang kali Walhi dan ICW mendesak untuk mengusut tuntas tersebut dan menyeret sang bupati ke meja hijau.

Kasus Hoezrin Hood

Jejak kelam Antasari juga terendus saat ia menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (2001). Meski hanya beberapa bulan di Riau, Antasari terkesan lamban dalam menangani kasus korupsi mantan Bupati Kepulaan Riau Hoezrin Hood. Seperti yang diberitakan banyak media, Hoezrin Hood beberapa kali mangkir dari panggilan kejaksaan. Hood sendiri menjadi terdakwa kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 3,9 miliar.

Hoezrin yang sempat berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), akhirnya masuk penjara juga beberapa tahun usai Antasari meninggalkan provinsi baru itu. Ia ditempatkan satu sel dengan Rahardi Ramelan, terpidana kasus Bulog, di LP Cipinang.  

Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumbar

Pada tahun 2005, saat menjabat Ketua Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Antasari juga dituding Forum Peduli Sumatra Barat (FDSB) lamban dalam mengeksekusi para anggota DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi penyalahgunaan APBD. Padahal, vonis terhadap mereka sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Para anggota DPRD Sumbar itu tersandung kasus korupsi APBD sejumlah miliaran rupiah. Sikap Antasari tersebut akhirnya berbuah ia dicopot oleh Jaksa Agung saat itu, Abdurrahman Saleh, dan ditarik ke Jakarta.

Kasus Pemilihan Ketua KPK

Saat pemilihan komisioner KPK, Antasari memperoleh 37 suara, tertinggal dari Chandra M. Hamzah yang memperoleh 44 suara. Hamzah. Namun kemudian, pada pemilihan ketua, Antasari berhasil mengalahkan Candra dengan perolehan suara yang tak seimbang. Antasari meraup 41 suara, sedangkan Candra hanya meraih 9 suara. Saat proses pemilihan itulah, banyak muncul rumor tidak sedap menerpa Antasari. Sebagian wartawan menerima amplop bernilai sekian dollar untuk membangun citra positif Antasari.

Terpilihnya Antasari sendiri menimbulkan banyak reaksi kalangan anti korupsi. Saldi Isra menyebut sebagai semangat koruptor masuk di tubuh KPK. Denny Indrajaya, dosen UGM, yang kini jadi staf hukum keprisidenan, menyebut sebagai awal kemunduran KPK. Adnan Buyung menyatakan akan mengusulkan KPK dibubarkan saja jika tak bisa menunjukkan kinerja selama enam bulan.

Aroma tidak netralnya panitia seleksi pimpinan KPK juga dilontarkan Adnan Buyung. Menurutnya, panitia seleksi saat itu bisa diintervensi, tidak seperti panitia seleksi pada pertama kali saat awal KPK berdiri. Pansel untuk pimpinan KPK periode pertama betul-betul netral dan tidak bisa didekati pihak luar.

Kasus Agus Condro

Saat menjabat Ketua KPK, Antasari juga terkesan mengulur-ulur penyelidikan atas kasus suap yang melibatkan Agus Condro. Padahal Agus sudah menyerahkan segepok bukti ke KPK untuk kasus suap pada saat pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Saat itu, Komisi III yang membidani proses pemilihan tersebut. Ketua Komisi III, Trimedya Panjaitan, adalah anggota Fraksi PDIP yang notabene mengusung nama Miranda Gultom.

Penyuapan terhadap Agus Condro ditengarai merupakan upaya untuk memuluskan jalan Miranda Gultom guna menduduki pucuk pimpinan BI. Dalam perjalanan kasus tersebut, Agus pun membeberkan nama-nama sesama anggota Fraksi PDIP yang juga menerima suap tersebut. Sayang, meski telah banyak suap yang digelontorkan, yang terpilih justru Burhanuddin Abdullah.

Meski Agus Condro sudah menyerahkan banyak bukti ke KPK, kasus suap tak jua ditindaklanjuti oleh KPK pimpinan Antasari. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menuding Antasari tebang pilih dalam menangani kasus. Hal ini juga bisa dianalisis mengapa hal itu terjadi.

Selama Antasari menjabat Ketua KPK, ia tak mungkin menjebloskan teman-temannya di legislatif yang berhasil menolongnya meraih jabatan prestisius tersebut. Komisi III yang menangani seleksi KPK, terutama dari Fraksi PDIP telah diplot oleh pimpinan fraksi untuk memilih Antasari.

Kasus BI

Saat Burhanuddin Abdullah telah menjabat Kepala BI, ia pun dibidik oleh Antasari Azhar, hingga akhirnya sang gubernur berhasil meringkuk di bui. Meski dalam berbagai sidang, disebutkan banyak nama yang terlibat, tapi justeru hanya segelintir yang berhasil diseret ke penjara oleh KPK. Salah satu korban kegarangan KPK di bawah komando Antasari adalah Aulia Pohan, besan Presiden SBY sendiri.

Burhanuddin Abdullah tampaknya dijadikan target Antasari karena telah mengalahkan Miranda Goeltom dalam perebutan kursi nomor satu di Bank Indonesia. Miranda sendiri telah mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit demi meloloskan dirinya, terutama untuk  kalangan legislatif.

Sedangkan Aulia Pohan dibidik untuk menjatuhkan pamor SBY. Alih-alih jatuh, pamor SBY justru semakin naik dan mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

Epilog

Melihat rekam jejak panjang Antasari, kita bisa jadi mafhum, Antasari memang bukanlah sosok “bersih” untuk memimpin sebuah lembaga sekelas KPK. Tentu banyak musuh yang diciptakan oleh Antasari karena telah menyeret mereka ke dalam bui. Mereka tentu tidak akan tinggal diam dan mencari-cari kelemahan sang Laskar Pelangi dari Belitung itu. Dan akhirnya, saat kehancuran karier Antasari pun tiba. Kini ia telah masuk perangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Padahal Antasari ingin mengakhiri tugasnya sebagai Ketua KPK dengan catatan manis dan mendapat sambutan meriah. Persis seperti para hadirin memberikan aplaus meriah kepada Taufiequrachman Ruki usai mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua KPK periode pertama. Namun keinginan itu terjadi hanya menjadi keinginan. Catatan gilang-gemilang yang ia torehkan selama menjadi Ketua KPK seolah pupus, tak ubahnya hujan sehari yang menghapus kemarau sepanjang tahun. Ia terjerembab dalam pusaran asmara terlarang dengan sang caddy girl nan cantik, Rani Juliani, hingga berujung terbunuhnya sang direktur, Nasruddin Zulkarnaen.