Pejabat

clekit-feb0210

Para raja atau ratu, sejak zaman dulu hingga sekarang, niscaya digambarkan sebagai sosok orang yang kaya. Mereka menguasai dan memiliki tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Para rakyat harus membayar pajak atau sewa kepada raja atau ratu yang notabene sebagai pemilik dari tanah-tanah tersebut. Dalam hal ini, negara menjadi personifikasi sang raja atau ratu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh raja Prancis di masa lalu, Louis XIV, “L`etat, c’set moi.” Negara adalah saya. Pemasukan keuangan negara adalah pemasukan keuangan sang raja. Uang negara adalah uang raja. Tak ayal, raja pun menjadi orang yang sangat kaya raya. Meskipun mungkin rakyatnya sendiri masih banyak terjerat dalam tali kemiskinan.

Dalam konsep negara modern, pemimpin negara bukanlah berarti pemilik negara. Harta kekayaan negara bukanlah harta kekayaan sang raja, namun harta milik seluruh rakyat yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Kekayaan negara dipergunakan sebesar mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Kalaupun sang pemimpin menjadi kaya, hal itu bukan karena ia memiliki seluruh kekayaan negara, tapi karena ia digaji besar oleh negara.

Selaras dengan pemahaman konsep negara modern tersebut, para pejabat yang menjadi bawahan sang pemimpin negara bukanlah sekumpulan penyamun yang menguras harta negara. Mereka diangkat dalam sebuah jabatan tertentu bukanlah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Namun mereka diangkat untuk menjadi pelayan publik, abdi negara, bukan menjadi abdi presiden atau raja. Sebagai pejabat, gaji mereka mungkin lebih besar daripada pegawai biasa. Tapi bukan berarti gaji tersebut cukup untuk membuat mereka menjadi kaya raya.

Sayang sekali, dalam kehidupan di masyarakat, para pejabat masih sering dianggap seperti layaknya para raja di zaman dahulu. Dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, mereka dianggap pasti kaya. Kehidupan mereka diasumsikan sebagai kehidupan yang enak dengan gelimang harta. Masyarakat menganggap wajar jika para pejabat menjadi kaya raya. Mereka memiliki sekian banyak alat transportasi, rumah, atau tanah, atau bahkan istri. Hal itu pun bukanlah dianggap sesuatu yang tabu. Meski secara relatif, gaji resmi mereka tidak akan cukup untuk membeli seluruh kekayaan tersebut. Secara tidak langsung, masyarakat seolah menganggap wajar jika para pejabat berkorupsi ria.

Dalam praktek di dunia birokrasi, para pejabat itu memiliki kewenangan untuk mencairkan berbagai dana yang bersumber dari negara. Dengan latar belakang konsep berpikir feodalistik, dana-dana itu lantas dianggap sebagai uang pribadi sang pejabat. Ia pun merasa memiliki hak untuk menggunakannya demi kepentingannya pribadi. Meski sebenarnya, dana-dana itu sudah jelas pos dan peruntukannya. Dalam bahasa sebagian kalangan di birokrasi, dana-dana itu dianggap sebagai “uang yang tidak ada ayah ibunya.” Dengan demikian, dana-dana itu pun dijadikan bancakan oleh para pejabat dan kroni-kroninya.

Modus seperti itulah yang membuat sebagian pejabat menjadi bergelimang harta. Para pejabat di zaman sekarang sudah sangat identik dengan sosok kaya nan perlente. Karena saking banyaknya, justru dianggap aneh jika ada pejabat yang tak memiliki mobil atau rumah. Orang-orang seakan tak percaya jika ada para pejabat tinggi yang menjalani kehidupan sederhana seperti mantan Kapolri, Jenderal Hoegeng Imam Santoso, atau mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Padahal kehidupan sederhana yang mereka jalani memang sudah sepantasnya. Setinggi apapun jabatan seseorang dalam dunia birokrasi Indonesia, bukan dunia perbankan atau industri, gaji resminya tidak cukup untuk membiayai kehidupan mewah. Jika ternyata mereka bisa menjalani kehidupan mewah, tentu biayanya berasal dari sumber-sumber di luar gaji resmi. Para pejabat dengan kehidupan mewah itulah yang kelak menjadi target operasi KPK.