Kertas Suara Masuk Guinness World Records

Terus terang, saya sumpek melihat banyak sekali partai. Membuat gaduh rimba persilatan politik di negeri ini. Membuat rakyat bingung untuk memilih. Nah, berdasarkan SK dari Mbah Jambrong, saya pun bergaya menjadi pengamat pemilu nggak profesional. Dari pengamatan di TPS tempat saya memilih, banyak sekali partai gurem yang tak mendapat satu suara pun! Lembar pengumuman hasil perolehan yang ditempelkan menjadi banyak yang kosong melompong! Sungguh mubazir alias pemborosan anggaran negara!

Bayangkan, berapa banyak anggaran negara dihabiskan untuk mencetak kertas suara yang terbesar di dunia. Saat dibuka dan dibentangkan, kertas suara melebihi ukuran bilik suara. Soal kerahasiaan dalam memilih pun menjadi terabaikan. Mestinya kertas suara yang super jumbo itu masuk Guinness World Records agar menjadi salah satu “keunikan” dan “kehebatan” Indonesia.

Mungkin, pihak KPU perlu memberitahukan pihak Guinness World Records agar kertas suara pemilu kali ini masuk dalam rekor dunia. Tentu saja kalau pihak KPU sudah santai dan tidak repot lagi. Namun, kapan santainya, ya? Lha, wong, soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja membikin mules perut dan belum kelar-kelar. Masih segunung persoalan yang perlu dibereskan pihak KPU.

Kertas suara yang digunakan sekarang sudah tidak menempelkan foto caleg, tapi hanya nama caleg serta logo dan nama partai. Bayangkan, kalau kertas suara itu juga menyertakan foto caleg full colour. Wah, betul-betul tak bisa dibayangkan, betapa besarnya kertas suara. Untuk urusan membuka dan melipatnya saja bisa memerlukan 5 menit lebih. Belum urusan mikir, memelototi foto caleg, dan mencontrengnya.

Dari urusan kertas suara itu, mestinya negara bisa menghemat anggaran negara miliaran rupiah jika jumlah partai dan caleg tidak bejibun seperti sekarang. Negara sepertinya kalah saat berhadapan dengan ambisi tengik para politisi yang memaksakan kehendak untuk mendirikan partai dan mengikuti pemilu. Padahal partai tersebut hanya itu-itu saja. Hanya nama saja yang dimodifikasi sedikit. Orang-orangnya pun tak banyak berganti. Istilah kerennya, 4 L (lu lagi, lu lagi)!

Partai pemimpin partai gurem itu mestinya berkaca dengan hasil pemilu. Partai kalian tidak seksi dan tidak merangsang! Hanya segelintir rakyat yang memilih partai-partai asing tersebut. Itu pun karena rakyat salah coblos atau ngawur karena tidak tahu yang cara mencontreng yang benar atau karena bingung memilihnya.

Kalau memang para tokoh partai itu merasa diri mereka berkualitas, memiliki idealisme, dan mempunyai tekad membangun bangsa, lebih baik bergabung saja dengan partai besar yang sudah dikenal rakyat. Bersaing saja secara fair dengan tokoh partai yang ada. Jangan karena ambisinya tidak digubris dan kalah dalam persaingan di internal partai, lantas mendirikan partai baru. Kalau setiap pemilu, muncul lagi partai dari orang-orang BSH (Barisan Sakit Hati), lantas kapan kita dewasa dalam berdemokrasi? Saya khawatir, sebenarnya yang tidak siap berdemokrasi adalah para tokoh partai itu, bukan rakyat jelata di akar rumput.

Puji Tuhan, sekarang ada peraturan parliamentary threshold yang mempersyaratkan suara minimal 2,5% agar sebuah partai bisa mengirimkan calegnya untuk nangkring di kursi DPR di Senayan. Kalau memang tidak mencukupi angka itu, mau tidak mau partai itu harus gulung tikar dan mencatatkan diri dalam sejarah perpolitikan Indonesia sebagai partai gurem yang tidak laku!

Menurut saya, berdasarkan wangsit yang diterima Mbah Jambrong, angka minimal 2,5% parliamentary threshold itu justru perlu diperbesar dalam pemilu mendatang menjadi minimal 5 %. Dengan demikian, diharapkan jumlah partai menjadi ramping dan seksi sehingga tidak memberatkan anggaran negara dan tidak membuat puyeng rakyat dalam memilih. Tidak perlu cara pemaksaan seperti zaman Orde Baru yang harus berjumlah tiga partai. Biarkan partai-partai gurem itu melakukan fusi secara alamiah jika tak memenuhi angka 5 % parliamentary threshold .

Layaknya bikini ketat yang hanya menutupi โ€œbarang-barangโ€ penting, sistem politik kita memang perlu aturan pembatasan jumlah partai yang lebih ketat. Dengan demikian, para tokoh yang memilihi syahwat kekuasaan yang besar namun tidak dikenal rakyat, menjadi berpikir 100 kali untuk mendirikan partai. Biarkan berahi politik mereka disalurkan ke partai-partai besar yang memang telah mapan dan dicintai rakyat. Silakan mereka melakukan pergulatan politik yang fair dalam sebuah partai besar yang ada, tanpa harus membuat gaduh dengan mendirikan partai baru. Dengan demikian, diharapkan akan tersaring dengan ketat caleg-caleg yang betul berkualitas. Tidak seperti pemilu legislatif sekarang. Ada caleg dari pengamen, preman, tukang becak, tukang pijit, tukang bakso, kuli panggul di pasar, dan artis yang bisanya cuma make gincu tebal doang. Ancur, deh!

Tapi para pemimpin partai itu bisa saja menuding, politik pembatasan partai itu adalah bentuk pengekangan hak warga negara untuk berpolitik. Atau juga bisa dituding sebagai bentuk penindasan mayoritas terhadap minoritas. Atau, dituduh sebagai hukum rimba politik di mana siapa yang besar dan kuat mengalahkan yang kecil dan lemah. Ah, bagiku tidak seseram itu. Di negara liberal dan paling demokratis sekalipun, seperti Amerika Serikat dan Inggris, partai politik yang ikut pemilu hanya dua biji. Mengatur tidaklah berbanding lurus dengan mengekang. Kalau semua warga negara menginginkan haknya tak ada yang membatasi, mending mereka ke laut aje dan dirikan negara sendiri bersama hiu dan paus.

Kekuasaan memang gadis cantik dan seksi yang banyak menggoda orang. Menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan adalah mengemban amanah besar. Tanpa menafikan kekuasaan Tuhan, nasib rakyat banyak ditentukan oleh mereka. Sayang sekali, banyak pula orang yang tidak berkaca terhadap kemampuan dan kualitas diri sendiri. Yang penting maju dulu. Kalah menang, urusan belakang. Kalau menang, malah jadi koruptor baru yang siap diburu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau kalah, malah masuk Rumah Sakit Jiwa karena hutang yang segerobak.