Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang terjadi antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) disebut pernikahan campuran. Negara asal WNA tentu saja memiliki hukum perkawinan yang berbeda. Namun ketika akan dicatat di wilayah hukum Indonesia, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum perkawinan  yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, ada beberapa persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang harus dipenuhi,

Syariat dan hakikat adalah sesuatu yang beriringan dan saling melengkapi. Menganggap masalah kiblat adalah masalah hati dan keyakinan, hal itu berarti menafikan syariat yang memerintah orang Islam untuk menentukan arah kiblat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang.

Sekilas tak ada yang janggal dengan dialog ijab kabul di atas. Seperti itu pula yang banyak terjadi di masyarakat kita. Termasuk saat kita menyaksikan para selebritis yang melaksanakan akad nikah dan ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi. Namun jika diselisik lebih jauh berdasarkan konsep akad dalam hukum Islam, ijab kabul nikah di atas adalah kurang tepat. Di mana letak tidak tepatnya?

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah sadd adz-dzari’ah dan fath adz-dzari’ah. Metode sadd adz-dzari’ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam.

Untuk mencapai tujuan sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut, tentu saja tidak hanya melibatkan dua orang yang hendak menikah saja, calon suami dan calon istri. Tapi sejak semula, orang-orang yang terkait, terutama pihak keluarga, juga harus dilibatkan.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.